​UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL

​

UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS             PARTAI AMANAT NASIONAL​

UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL

(SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK) 

​BAHAN DASAR PENULISAN  

​BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM – UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK No.2 TAHUN 2011 (perubahan atas UU No.2 tahun 2008) Pasal 3 (1), (2), Pasal 5 (3), (4). LEGALITAS SEBUAH PARTAI POLITIK DITENTUKAN BERDASARKAN ADANYA PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DARI KEMENTRIAN HUKUM DIMANA PENGESAHAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA ADANYA AKTE NOTARIS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) PARTAI POLITIK BESERTA SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP).  

​BAHWA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DIDUGA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI SAAT INI TIDAK MEMATUHI SURAT DARI KEMENKUMHAM – DIRJEN AHU No.AHU.AHA.11-01-07 TGL 1 JUNI 2009 DAN SURAT No.AHU..4,AH.11.01-03, TGL 12 FEB 2015. SEBAGAI TINDAK LANJUT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP- YAITU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.190K/PDT.SUS-PARPOL/2013 TGL 18 JULI 2013 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.1129/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL TGL 5 FEBRUARI 2008 YANG DALAM AMAR PUTUSANNYA MENYATAKAN AKTA NOTARIS No.1 TGL 1 JUNI 2005 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) PAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.  

​SURAT DARI KEMENKUMHAM KEPADA PAN ( SURAT DIRJEN AHU No.AHU.AHA.11-01-07 TGL 1 JUNI 2009 KEPADA DPP PAN 2005-2010 DAN SURAT No.AHU..4,AH.11.01-03, TGL 12 FEB 2015 KEPADA DPP PAN 2010-2015) BERTUJUAN MEMINTA DIKIRIMKAN AKTE AD-ART YANG SAH HASIL KONGRES PAN KE II DI SEMARANG APRIL 2005 UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI HUKUM PENGESAHAN PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SEBAGAI BADAN HUKUM KARENA SURAT KEPUTUSAN (SK) HARUS DIDASARKAN PADA AKTA AD-ART YANG SAH, SEDANGKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI HUKUM YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA SK No: M-03.UM.06.08 tanggal 8 juni 2005 (DPP PAN 2005-2010) DIDASARKAN PADA AKTA AD-ART PAN No.1 TGL 1 JUNI 2005 YANG KEMUDIAN MENJADI TIDAK SAH ATAU CACAT HUKUM DENGAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.190K/PDT.SUS-PARPOL/2013 TGL 18 JULI 2013 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.1129/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL TGL 5 FEBRUARI 2008)  

​BAHWA KARENA TIDAK MEMATUHI SURAT DARI DIRJEN AHU No.AHU.AHA.11-01-07 TGL 1 JUNI 2009 KEPADA DPP PAN 2005-2010 DAN SURAT No.AHU..4,AH.11.01-03. TGL 12 FEB 2015 KEPADA DPP PAN 2010-2015 UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.190K/PDT.SUS-PARPOL/2013 TGL 18 JULI 2013 MAKA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DIDUGA MENDAFTAR DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ( SESUAI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM UU PEMILU) PADA PEMILU 2009, PEMILU 2014, PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024 DENGAN SECARA BER-ULANG ( KUMULATIF ) MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI HUKUM PENGESAHAN PAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA AKTA AD-ART No.1 TGL 1 JUNI 2005 MAUPUN SURAT KEPUTUSAN ( SK ) MENTERI HUKUM YANG DIDASARKAN PADA TURUNAN DARI AKTA AD-ART PAN No.1 TGL 1 JUNI 2005 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ( AD-ART) PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) YANG OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TELAH DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM..  

​FOCUS KAJIAN PENULISAN:

​LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILA PAN DIDUGA SELAMA INI MELAKUKAN AKTIVITAS YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIA.  

​LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ) BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILA PAN MENDAFTAR SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI UNTUK MENGIKUTI PEMILU LEGISLATIF ( PILEG ), PEMILIHAN KEPALA DAERAH ( PILKADA ) DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ( PILPRES)..  

​DASAR HUKUM

 

​UNDANG – UNDANG DASAR 1945  

​UNDANG – UNDANG PARTAI POLITIK No.2 TAHUN 2011  

​UNDANG – UNDANG PEMILU No.7 TAHUN 2017  

​PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  

​SURAT KEMENTRIAN HUKUM - (DIRJEN AHU).  

​

​KETENTUAN TENTANG TULISAN / NASKAH  

​Ukuran : kertas A4, 1500-2000 kata  

​Format : Times New Roman 12pt, spasi 1,5  

​Penyerahan : Softcopy bisa lewat email dengan menyertakan identitas peserta.  

Tulisan yang masuk menjadi hak LP3P Ind  

​Sepuluh tulisan terbaik akan dibukukan dan dibagikan kepada berbagai komunitas Pendidikan bagi Pemilih di Indonesia dan luar negeri untuk Pemilu Bersih dan Bermartabat 2029.  

​INFORMASI  

​Informasi dan data ( nara sumber pendiri PAN) bisa hubungi panitia/LP3P Ind dengan mengirimkan identitas, dan untuk data ( bundel berkas) dengan mengganti biaya fotocopi dan ongkos pengiriman dokumen.  

Email :  

​

WhatsApp :  

​

Pendaftaran dibuka pada tanggal ..dan ditutup tanggal... serta pengumuman pemenang akan diumumkan lebih lanjut.  

​

Dewan Juri terdiri dari para Ahli Hukum, Politik dan LSM / Aktivis Pro Demokrasi Peduli Pemilu Bersih dan Bermartabat di Indonesia .