JABATAN SEGUDANG, KERJAAN BERANTAKAN! JABATAN SEGUDANG, KERJAAN BERANTAKAN! Sibuk menjaga kekuasaan, lupa menjaga amanat. Kursi ditambah, Wamen diperbanyak, jabatan dibagi-bagi, tetapi urusan rakyat tak kunjung beres! SEBENARNYA YANG TIDAK BERES ITU YANG MEMBERI AMANAT ATAU YANG MENERIMA AMANAT?! 🤣 Jangan-jangan yang satu sibuk membagi kekuasaan, yang lain sibuk menikmati kekuasaan. Rakyat kebagian apa? Beban anggaran dan janji yang tak kunjung menjadi kenyataan! BARA REFORMASI Jabatan bukan hadiah politik. Kekuasaan bukan perusahaan keluarga. Amanat rakyat bukan barang dagangan! #BaraReformasi #GANASJEJAK #Jenghiskhan #KritikKekuasaan #KabinetGemuk #JabatanPolitik #AmanatRakyat #ReformasiBirokrasi #AnggaranNegara #RakyatBukanObjek #PolitikIndonesia
UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL (SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA PUBLIK) BAHAN DASAR PENULISAN BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM – UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK No.2 TAHUN 2011 (perubahan atas UU No.2 tahun 2008) Pasal 3 (1), (2), Pasal 5 (3), (4). LEGALITAS SEBUAH PARTAI POLITIK DITENTUKAN BERDASARKAN ADANYA PENGESAHAN SEBAGAI BADAN HUKUM DARI KEMENTRIAN HUKUM DIMANA PENGESAHAN TERSEBUT DIDASARKAN PADA ADANYA AKTE NOTARIS ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) PARTAI POLITIK BESERTA SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP). BAHWA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DIDUGA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI SAAT INI TIDAK MEMATUHI SURAT DARI KEMENKUMHAM – DIRJEN AHU No.AHU.AHA.11-01-07 TGL 1 JUNI 2009 DAN SURAT No.AHU..4,AH.11.01-03, TGL 12 FEB 2015. SEBAGAI TINDAK LANJUT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP- YAITU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No.190K/P...