APAKAH RAKYAT MASIH BISA BERHARAP PEMILU 2029 DILAKSANAKAN SECARA JUJUR DAN ADIL?

LEMBAGA PENELITIAN & PENDIDIKAN BAGI PEMILIH untuk PEMILU BERSIH INDONESIA (LP3P-Ind) mengadakan SAYEMBARA PENULISAN TENTANG PARTAI POLITIK & PEMILU

TERBUKA BAGI MASYARAKAT LUAS PEMERHATI MASALAH HUKUM POLITIK DAN DEMOKRASI.

UANG KEHORMATAN PARTISIPASI Rp. 30 JUTA UNTUK 10 TULISAN TERBAIK

Tema: "UJI PUBLIK TERHADAP LEGALITAS PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) SEBAGAI BENTUK KETERBUKAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT".

BAHWA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DIDUGA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI SAAT INI TIDAK MEMATUHI SURAT DARI KEMENKUMHAM – DIRJEN AHU No. AHU.AH.11-01-07 TGL 1 JUNI 2009 DAN SURAT No. AHU.4.AH.11.01-03. TGL 12 FEB 2015. SEBAGAI TINDAK LANJUT ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP - YAITU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 190K/PDT.SUS-PARPOL/2013 TGL 18 JULI 2013 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. 1129/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL TGL 5 FEBRUARI 2008 YANG DALAM AMAR PUTUSANNYA MENYATAKAN AKTA NOTARIS No. 1 TGL 1 JUNI 2005 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) PAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

BAHWA PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DIDUGA MENDAFTAR DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU 2009, PEMILU 2014, PEMILU 2019 DAN PEMILU 2024 DENGAN SECARA BER-ULANG (KUMULATIF) MENGGUNAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI HUKUM PENGESAHAN PAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA AKTA AD-ART No. 1 TGL 1 JUNI 2005 MAUPUN AKTA AD-ART TURUNAN DARI AKTA No. 1 TGL 1 JUNI 2005 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD-ART) PAN YANG OLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DINYATAKAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

KETENTUAN NASKAH

INFORMASI LENGKAP — HUBUNGI PANITIA PENYELENGGARA

Poster resmi | LP3P-INDONESIA | Email: panitia@lp3p-indonesia.id | www.lp3p-indonesia.id

REPUBLIK LANGIT