LEBARAN IKUT ORMAS ATAU IKUT PEMERINTAH?!

LEBARAN IKUT ORMAS ATAU IKUT PEMERINTAH?!

 

Narasi “Lebaran 21 Maret 2026 ikut pemerintah” itu lahir dari asumsi bahwa negara (melalui Kementerian Agama Republik Indonesia) menetapkan 1 Syawal lewat sidang isbat—dan sebagian umat memilih mengikuti itu sebagai bentuk kepatuhan pada otoritas.

Namun faktanya, di Indonesia:

Nahdlatul Ulama cenderung ikut sidang isbat (rukyat + hisab).

Muhammadiyah sering menetapkan sendiri lewat hisab (wujudul hilal).

Jadi, bukan sekadar “ikut pemerintah atau tidak”, tapi benturan metode + ego otoritas yang hidup berdampingan.

Masalah yang JK baca—dan ini tajam: Di era teknologi informasi:

Perbedaan cepat viral

Otoritas terfragmentasi

Setiap kelompok merasa paling sah

Akibatnya, bukan lagi soal dalil… tapi soal siapa yang diikuti.

Di sinilah kritik JK punya bobot: Negara terlihat hadir secara administratif, tapi belum dominatif secara kepemimpinan umat.

Padahal dalam sejarah, penyatuan hari besar itu bukan cuma urusan fiqih—tapi juga:

stabilitas sosial

psikologi massa

simbol kehadiran kekuasaan

Versi singkat Republik Langit:

Perbedaan itu sunnatullah…

tapi membiarkannya liar adalah kelalaian kekuasaan.

Kalau negara hanya jadi “notulen sidang”,

maka umat akan mencari panglima masing-masing.

Dan saat setiap ormas merasa jadi matahari,

maka yang lahir bukan cahaya… tapi silau yang membutakan arah.

JK Presiden Republik Langit