Pangkas Birokrasi, Selamatkan Jalan, Pulihkan Kepercayaan.

Pangkas Birokrasi, Selamatkan Jalan, Pulihkan Kepercayaan

Jalan rusak bukan sekadar soal aspal berlubang. Ia cermin birokrasi yang berlapis, kewenangan yang terkotak, dan anggaran yang sudah “ketuk palu” namun tersendat di meja administrasi. Rakyat tak butuh alasan; rakyat butuh jalan mulus dan aman.

Masalah utamanya jelas:

Status jalan berbeda—provinsi dan pemda—membuat komando terbelah. Prosedur panjang memperlambat eksekusi. Koordinasi sering kalah cepat dari kerusakan yang makin melebar.

Solusi Strategis ala JK

1. Satu Komando Infrastruktur

Bentuk task force terpadu provinsi–pemda. Siapa terdekat dan paling siap, langsung eksekusi. Administrasi menyusul, keselamatan warga diutamakan.

2. Dana Siaga Jalan Rusak

Anggaran darurat yang bisa dicairkan cepat tanpa revisi panjang. Lubang berbahaya tak boleh menunggu sidang perubahan.

3. Dashboard Publik Terbuka

Semua titik kerusakan, nilai proyek, dan progres ditampilkan real-time. Transparansi mempercepat kerja dan menekan alasan.

4. Kontrak Kinerja Berbasis Waktu

Pejabat teknis dan kontraktor wajib punya target jelas. Lewat batas, ada sanksi. Tidak ada toleransi untuk lamban.

5. Delegasi Tanpa Disposisi Berlapis

Berikan kewenangan teknis langsung ke dinas terkait. Potong jalur tanda tangan yang tak perlu.

Intinya sederhana:

Birokrasi bukan untuk dipertahankan keribetannya, tapi untuk dipercepat manfaatnya.

Kalau sistem memperlambat pelayanan publik, sistem yang harus diubah—bukan rakyat yang disuruh sabar.

JK Presiden Republik Langit